Edy mengatakan evaluasi APBD kabupaten/kota perlu dilakukan karena kabupaten bekerjasama dengan kabupaten/kota lain terkait ketahanan pangan ke depan. Pemprov Kalteng akan menggunakan perubahan anggarannya untuk memastikan kegiatan staf BPKP bermanfaat dalam melakukan evaluasi.
Kepala Perwakilan BPKP Bambang Ari Setiono mengatakan evaluasi tersebut akan membantu pemerintah untuk mengetahui seberapa baik kinerja mereka dalam memenuhi target tertentu di berbagai sektor, dan untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah dilakukan pada rencana dan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga akan melihat seberapa efektif program-program itu, dan melihat apakah uang dibelanjakan dengan benar untuk mendapatkan hasil maksimal bagi masyarakat. Terakhir, evaluasi akan memberikan saran tentang cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Bambang Ari Setiono berbicara tentang bagaimana pemerintah melihat berbagai sektor untuk melihat bagaimana mereka dapat meningkatkan ketahanan pangan, pariwisata, dan bidang penting lainnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh unsur Asisten Urusan Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Katma F Dirun, Inspektur Kalteng Saring, Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng Hj. Sunarti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah H. Darliansyah, Kepala Dinas Hanpang Provinsi Kalimantan Tengah Riza Rahmadi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Vent Christway, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Syahfiri. *#TIM#* www.lintasberita1.com
