PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima audiensi Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Palangka Raya. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait peradilan militer hingga penguatan supremasi sipil.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi massa yang berlangsung pada 2 April lalu di Palangka Raya, dan digelar di Gedung Pertemuan DPRD Kalteng, Selasa (14/4).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya reformasi peradilan militer, penolakan terhadap impunitas, serta penguatan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengapresiasi langkah masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog.
Ia menyebut, DPRD memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kami menerima dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Ini akan kami teruskan agar menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan,” ujarnya.
Arton menegaskan, DPRD Kalteng berkomitmen mendorong transparansi dan keadilan dalam setiap proses hukum, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat sipil.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui keseriusan negara dalam menegakkan hukum secara adil.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi REFORMATI, Naomi Artika Simamora, menegaskan bahwa audiensi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan mereka.
Pihaknya akan terus mengawal setiap komitmen yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Kami ingin ada perubahan nyata, bukan sekadar dialog. Semua tuntutan harus benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara tegas dan kritis agar memperoleh kejelasan tindak lanjut. Meski sempat terjadi dinamika dalam forum, seluruh pihak akhirnya sepakat untuk menunggu hasil lanjutan.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Penjabat Sekretaris Daerah dr. Linae Victoria Aden, unsur pimpinan DPRD Kalteng, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, serta Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan.
DPRD Kalteng berharap audiensi ini menjadi langkah awal dalam mendorong perbaikan sistem hukum dan tata kelola yang lebih adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. *#TIM#* www.lintasberita1.com
