PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan serius akibat luas wilayah dan kondisi geografis yang membuat sebagian daerah sulit dijangkau. Kondisi tersebut berdampak pada distribusi tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.

“Mulai dari kurikulum yang adaptif, tantangan guru di daerah, hingga akses pendidikan yang lebih merata menjadi perhatian kami. Harapannya, sistem pendidikan yang dibangun tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh anak bangsa,” kata Riska, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, karakteristik Kalimantan Tengah berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Luas wilayah yang sangat besar menyebabkan masih terdapat sejumlah kawasan yang memiliki keterbatasan akses, sehingga pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi geografis tersebut juga berpengaruh terhadap distribusi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas sekolah, serta pelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah yang relatif sulit dijangkau.

“Tantangan pendidikan di Kalimantan Tengah memiliki karakteristik yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, berbagai kebutuhan daerah perlu mendapat perhatian agar pemerataan pendidikan dapat terwujud,” ujarnya.

Riska menilai kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan pendekatan yang lebih sesuai karakteristik daerah, implementasi program diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Kami berharap program-program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di Kalimantan Tengah,” katanya.

Selain memperluas akses, Riska menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah dapat berjalan secara konsisten.

Ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menghambat program-program pendidikan yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Kami berharap program-program dari kementerian tetap dapat disalurkan melalui kewenangan pemerintah provinsi,” tuturnya.

Dengan dukungan tersebut, Riska berharap pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah dapat terus diperbaiki, baik dari sisi pemerataan akses maupun peningkatan kualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah provinsi. *#TIM#* www.lintasberita1.com