Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon, menyoroti arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 yang saat ini mulai digodok oleh Pemerintah Provinsi Kalteng. Ia menegaskan, rencana pembangunan lima tahunan tersebut harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kalangan investor besar.
Menurut Sengkon, selama ini masih banyak kebijakan pembangunan yang terlalu berfokus pada investasi berskala besar, namun belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM, petani lokal, dan sektor ekonomi kreatif.
“Kami mengingatkan, RPJMD ini bukan hanya peta jalan bagi pengusaha besar. Ini adalah rencana hidup masyarakat Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan. Jadi harus inklusif dan adil,” tegas Sengkon, Rabu (23/7/2025).
Ia mengakui bahwa investasi memang penting untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tanpa disertai kebijakan yang memperkuat peran masyarakat lokal, maka pembangunan hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak.
“Kami sering menerima aspirasi dari pelaku UMKM yang merasa tertinggal. Banyak bantuan dan akses masih terhambat birokrasi dan tidak merata. Ini harus dibenahi dalam RPJMD mendatang,” jelasnya.
Sengkon juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan infrastruktur desa, serta pemetaan potensi lokal dimasukkan sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029.
Selain itu, ia meminta Pemprov Kalteng untuk melibatkan partisipasi publik secara luas dalam proses penyusunan RPJMD, bukan hanya menggandeng konsultan atau kalangan elite ekonomi.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jangan sampai RPJMD hanya dibuat dari atas ke bawah. Rakyat di desa, nelayan, pelaku tani, dan UMKM harus dilibatkan, karena mereka tahu betul kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Politisi tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan RPJMD agar arah kebijakan pembangunan tidak berat sebelah, serta benar-benar mencerminkan kebutuhan dari seluruh wilayah di Kalimantan Tengah, termasuk daerah pedalaman dan tertinggal.
“Kami akan pastikan, dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi pajangan di rak-rak kantor. Tapi benar-benar menjawab masalah kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi masyarakat bawah,” tandasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
