Palangka Raya – www.lintasberita1.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025). Agenda rapat membahas penyampaian jawaban Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan pembahasan RAPBD merupakan proses strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berpihak pada masyarakat.
“Kami berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk menciptakan kebijakan fiskal yang berkeadilan,” ujarnya.
Mewakili Gubernur Agustiar Sabran, Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 mencapai Rp7,105 triliun.
“Penyusunan dilakukan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan kondisi ekonomi, fiskal nasional, dan realisasi tahun sebelumnya,” katanya.
Namun Leonard mengungkapkan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun atau berkurang Rp1,851 triliun. Meski demikian, pemerintah berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Leonard menyampaikan sejumlah komitmen pemerintah. Kepada Fraksi PDIP, ia menegaskan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang dan sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih. Belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi prioritas.
Kepada Fraksi Golkar, pemerintah mengapresiasi dukungan terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Efisiensi dan realokasi belanja operasional telah dilakukan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta prioritas pembangunan.
Sementara itu, menjawab Fraksi Gerindra, Leonard memastikan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta pemenuhan tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan.
Menanggapi Fraksi Demokrat, Leonard menjelaskan program penanggulangan kemiskinan terus diperkuat melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang mengintegrasikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.
Kepada Fraksi PKB, ia menegaskan penyusunan APBD tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan. Pengawasan internal juga diperkuat melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra).
Pemerintah turut mengapresiasi Fraksi NasDem dan PAN yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi PAD dilakukan melalui inovasi digital dan transaksi non-tunai, seperti e-Pahari, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Leonard berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga Kalteng terus maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
