Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menilai percepatan digitalisasi layanan publik harus dibarengi kesiapan infrastruktur telekomunikasi yang merata agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, mengatakan digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi dan layanan berbasis teknologi. Pemerintah perlu memastikan jaringan internet tersedia dan stabil di seluruh wilayah.
“Percuma ada layanan digital kalau jaringannya tidak stabil atau tidak merata. Pemerintah harus melihat kebutuhan dasar ini terlebih dahulu,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan pemerataan akses internet menjadi fondasi tata kelola pemerintahan modern yang menuntut layanan cepat, terbuka, serta akuntabel.
“Digitalisasi itu penting, tetapi infrastrukturnya tidak boleh tertinggal. Keduanya harus berjalan seiring agar hasilnya optimal,” tegasnya.
Pipit juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat pelatihan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat untuk mencegah kesenjangan dalam pemanfaatan layanan daring.
“Tanpa literasi yang memadai, masyarakat bisa kesulitan memanfaatkan layanan. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi berpotensi meningkatkan kepercayaan publik karena setiap proses dapat dipantau secara daring sehingga meminimalkan potensi pelanggaran.
“Ketika semua tercatat di sistem, masyarakat lebih yakin pelayanan dijalankan secara bersih dan profesional,” tuturnya.
Ia berharap pelaksanaan digitalisasi dilakukan secara matang agar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota, melainkan juga menjangkau wilayah pedalaman.
“Harapan kami, layanan digital mempermudah masyarakat mengakses administrasi tanpa hambatan lokasi,” pungkasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
