Arton menyebut pelaksanaan pekerjaan pemerintah, baik fisik maupun nonfisik, berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah. Proyek yang berjalan juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan memberikan perputaran ekonomi di berbagai sektor.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Kalteng bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan terhadap kegiatan yang proses pelelangannya belum selesai. Koordinasi dan evaluasi secara berkala juga diperlukan agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan di lapangan.
“Percepatan lelang ini sangat esensial untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, angka pengangguran terbuka dapat ditekan dan daya beli masyarakat otomatis akan meningkat,” pungkasnya.
DPRD Kalteng selanjutnya mendorong agar percepatan pelaksanaan program pembangunan tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta kualitas pekerjaan. Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran diharapkan tetap berjalan seiring dengan pencapaian target pembangunan daerah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
