Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Dalam rangka mendukung dan menyukseskan Program Huma Betang sebagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menggelar rapat koordinasi secara daring, Sabtu (17/1/2026).
Rapat ini secara khusus membahas evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang telah berjalan sepanjang 2025, sekaligus persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai unit penunjang layanan pendidikan.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri dari Pengawas Pembina serta Kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah. Tingginya partisipasi menunjukkan komitmen satuan pendidikan dalam mendukung transformasi pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa sejumlah sekolah telah menerapkan pembebasan penuh Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA.
Namun, ia mengakui masih terdapat sekolah yang menerapkan skema subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Kita harus menyadari bahwa pendidikan selalu menjadi perhatian publik. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegas Reza.
Reza juga memaparkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp10,2 triliun, APBD kini berada di kisaran Rp5,3 triliun. Dampaknya, anggaran pendidikan yang dikelola Disdik Kalteng juga turun dari sekitar Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan. Reza menyebut tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,3 persen dan harus terus dipertahankan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana BOS dan BOSDA melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar akuntabilitas anggaran dapat dipantau bersama.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sementara manfaat langsung bagi peserta didik masih perlu ditingkatkan.
“Gubernur H. Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, terutama yang tidak mampu dan yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, pengawas, dan satuan pendidikan semakin kuat untuk mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berpihak pada peserta didik di seluruh Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
