Palangka Raya – lintasberita1.com – Henry, anggota Komisi IV DPRD Kalteng, mendesak Pemda dan pemangku kepentingan lainnya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak, khususnya infrastruktur jalan di wilayah Kalteng.
Hal itu karena data yang dihimpun Badan Pusat Statistik Kalteng pada Februari 2023 menunjukkan kerusakan jalan sepanjang 11.040,60 kilometer. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama Dinas PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah di bawah Kementerian PUPR harus memprioritaskan penanganan masalah ini.
Ia mengatakan, Rabu, 24 Mei 2023, pemerintah daerah, Dinas PUPR, dan Balai harus berkolaborasi karena pengelolaannya berada di bawah kewenangan kedua instansi tersebut. Masalah ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi prioritas karena kerusakannya sangat luas.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kerusakan jalan di Kalimantan Tengah karena sangat penting sebagai sarana akses yang mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Meski tak menampik pentingnya menyeimbangkan penanganan kerusakan jalan dengan anggaran yang memadai, namun diharapkan tidak menghambat pembangunan dan kemajuan Kalteng di berbagai sektor.
Pemerintah daerah memiliki data kerusakan jalan di Kalimantan Tengah. Kami menginginkan ketepatan mereka dalam mengatasi masalah ini, sehingga tampaknya mereka secara aktif bekerja menuju solusi. Pembicara berpendapat selama pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan, anggaran tidak akan menjadi kendala yang berarti. *#TIM*# www.lintasberita1.com
