Palangka Raya – lintasberita1.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menyelenggarakan Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa yang berlokasi di Jalan G.Obos Palangka Raya. Acara ini dihadiri oleh BPBPK Provinsi serta BPBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Jumat (23/6/2023).
Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menyebutkan, Kalteng mendapat perhatian dari BNPB dan mendapat bantuan dari segi sarana dan prasarana. Secara khusus, mereka telah menerima dua unit helikopter yang saat ini digunakan untuk patroli dan water booming. Helikopter ini sangat dibutuhkan di Kalimantan Tengah karena mampu menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat. Toyib menyatakan, kehadiran helikopter tersebut sangat membantu lembaga tersebut dalam operasionalnya.
Toyib juga menyebut Kalteng kembali mengusulkan masuknya sarpa. Proposal ini dibuat sesuai arahan Kepala BNPB saat berkunjung ke Kalteng. Kepala BNPB saat melakukan upacara personel, sarana, dan prasarana menyatakan akan ada tambahan bantuan yang diberikan, seperti dua unit mobil, perlengkapan Teknologi Modifikasi Cuaca, kendaraan operasional roda dua, Alat Pelindung Diri, dan lain-lain. .
Toyib menjelaskan, sosialisasi unit layanan pengaduan ini merupakan langkah progresif yang dilakukan pemerintah di era demokrasi. Hal ini memungkinkan masyarakat mengkritisi program dan kegiatan pemerintah melalui unit pelayanan pengaduan. Penting bagi pemerintah untuk menyikapi secara bijak dengan menerima kebijakan ini. Untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, pemerintah tidak punya pilihan selain mengeluarkan peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pesatnya perubahan perilaku masyarakat menuntut aparatur pemerintah untuk mengubah pola pikir dan pola kerjanya.
Seluruh aparatur pemerintah wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Aparat pemerintah sendiri harus menyadari perlunya keluar dari zona nyaman dan menerapkan pola kerja yang dinamis. Mereka harus rutin mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, baik melalui kegiatan resmi seperti pelatihan maupun secara mandiri melalui media elektronik dan sosial. *#TIM#* www.lintasberita1.com
