Palangka Raya — www.lintasberita1.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan yang digelar di Kantor Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Senin (2/3/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh berbagai unsur terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan fokus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, yang hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian karhutla.
“Sinergi adalah kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya kita tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sinergi merupakan kerja sama terkoordinasi yang mampu menghasilkan dampak lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara terpisah.
“Koordinasi menjadi pilar utama, dengan inisiatif dan kerendahan hati sebagai fondasi dalam membangun sinergi pengendalian karhutla,” tambahnya.
Menurutnya, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Pengendalian karhutla adalah tanggung jawab bersama lintas sektor,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alpius juga memaparkan tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan karhutla yang mengacu pada regulasi nasional, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Karhutla serta Posko Krisis Karhutla sebagai instrumen operasional di lapangan.
“Satgas Pengendali Karhutla berperan dalam mengoordinasikan perencanaan, operasional, pengawasan, hingga evaluasi agar penanganan berjalan efektif dan terstruktur,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan Posko Krisis Karhutla yang aktif sepanjang tahun menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengendalian, sehingga upaya pencegahan tetap berjalan meskipun belum ditetapkan status darurat.
“Jika diperlukan, pemerintah provinsi akan menetapkan status siaga darurat karhutla agar seluruh sumber daya dapat dimobilisasi secara maksimal,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis pengendalian karhutla dapat berjalan lebih efektif.
“Bersama kita bisa mewujudkan Kalteng bebas kabut asap, karhutla terkendali, dan masyarakat semakin sejahtera,” tutupnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
