Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan pendampingan Focus Group Discussion (FGD) penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta verifikasi data dan informasi pendukung di Kota Palangka Raya pada 23 Juli 2025 dan di Kabupaten Katingan pada 24 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas daerah terhadap pengurangan risiko bencana berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri merupakan komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB), yang kini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.
(Baca juga: Lakukan Pembinaan Mutu dan Akreditasi Puskesmas, Dinkes Kalteng Gelar Pertemuan Peningkatan Kemampuan Teknis TPCB)
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai pelaksanaan FGD ini sebagai bentuk nyata keseriusan bersama dalam membangun ketahanan daerah terhadap potensi bencana.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan FGD ini. Ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Harapannya, kegiatan ini dapat menghasilkan data dan rumusan kebijakan yang lebih tepat serta responsif,” ujar Ahmad Toyib, Kamis (24/7/2025).
Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Kalteng, Indra Wiratama, menjelaskan bahwa IKD bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah.
“IKD akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Karena itu, akurasi dan validitas data sangat penting,” ungkapnya saat membuka kegiatan FGD di Palangka Raya.
Kegiatan pendampingan ini juga menghadirkan narasumber dari BNPB, yakni Franta Eveline dan Cintya, yang memberikan asistensi teknis kepada peserta mengenai metodologi perhitungan IKD, penguatan kapasitas penutupan data kebencanaan, serta verifikasi data lapangan.
Dalam paparannya, Franta Eveline menegaskan bahwa IKD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi bencana dan tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja.
“Ketahanan daerah bukan hanya tugas BPBD, tapi tanggung jawab semua pihak di pemerintahan. Ini kerja bersama lintas sektor,” tegas Franta.
Senada, Cintya menambahkan bahwa verifikasi data menjadi aspek krusial agar hasil IKD benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
“Data yang valid dan terverifikasi adalah fondasi kebijakan berbasis bukti. Tanpa itu, kita berisiko mengambil keputusan yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah semakin terdorong untuk menyusun IKD secara berkala, berkelanjutan, dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat ketahanan daerah sekaligus menekan risiko bencana di wilayah Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
