Palangka Raya – lintasberita1.com – Pemprov Kalteng melakukan pre-exposure Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Layanan Publik (PEKPPP) secara daring, Rabu(31/5/2023).
KemenPAN RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan PEKPPP. Menurut Pandji Saputra, Analis Pelayanan Publik KemenPAN RB, PEKPPP mendatang tahun 2023 akan menggunakan skema baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan mencakup tiga skema yang sudah diterapkan. Evaluasi dilakukan di tiga lokasi di Pemprov, antara lain Dinas Sosial, RSUD dr. Doris Sylvanus, dan Samsat, sedangkan lingkup kabupaten/kota meliputi dinas sosial, rumah sakit, dan kecamatan. Lilis Suriani, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, sebagai lead evaluator dan hadir dalam kegiatan tersebut dari kantornya, didampingi oleh Yosias, Kabid Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Tengah, dan Jani Dwi Priambodo, Kepala Bagian Tata Kelola Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Tengah.
Dikatakannya, skema pertama tahun ini melibatkan pembinaan melalui pemantauan di unit evaluasi. Selain itu, skema kedua, yaitu implementasi PEKPPP mandiri, akan digalakkan dengan melibatkan biro organisasi kementerian dan pemerintah provinsi, serta Bagian Organisasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai evaluator.
Ia menjelaskan, rencana akhir adalah PEKPPP tertentu, dimana Kementerian PANRB akan langsung fokus pada daerah-daerah kritis pembangunan yaitu Kepulauan Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta BUMN sektor logistik seperti PT KAI, PT Angkasa Pura. I, PT Angkasa Pura II, dan PT ASDP Indonesian Ferries. Jani, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, Pemprov Kalteng senang dan bersedia bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Dikatakannya, tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengevaluasi unit pelayanan publik yang lebih banyak. Evaluasi ini diharapkan dapat memungkinkan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Pra-PEKPPP ini diikuti oleh berbagai instansi antara lain Seksi Organisasi Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan Samsat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. *#TIM#* www.lintasberita1.com
