PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah pada tahun anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketersediaan anggaran dinilai perlu dihitung secara cermat agar seluruh mahasiswa penerima bantuan dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengaku khawatir dengan proyeksi kenaikan anggaran daerah pada 2027 yang dinilai masih terbatas. Ia menilai peningkatan anggaran tersebut perlu dikaji kembali jika harus menanggung seluruh kebutuhan program pemerintah, termasuk keberlanjutan beasiswa Kalteng Berkah.
“Justru yang kita pertanyakan adalah tahun depan. Anggaran pada 2027 ini naiknya hanya sedikit, dari Rp5,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Kalau dana tersebut harus membiayai semuanya, termasuk beasiswa Kalteng Berkah, kami khawatir dananya tidak cukup sehingga mahasiswa malah terancam putus kuliah,” ujar Sugiyarto di Palangka Raya, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu menghitung kebutuhan pembiayaan beasiswa secara menyeluruh sejak awal. Hal itu penting agar bantuan pendidikan tidak terhenti ketika mahasiswa sudah berada di tengah masa studinya.
“Jangan hanya membiayai semester satu, dua, dan tiga, lalu semester empatnya libur. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar bagi mahasiswa,” tegasnya.
Sugiyarto menjelaskan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 masih berlangsung. Karena itu, besaran pasti alokasi anggaran untuk program beasiswa Kalteng Berkah belum dapat dipastikan.
DPRD Kalteng, kata dia, akan mencermati lebih lanjut postur anggaran, khususnya alokasi untuk sektor pendidikan, dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Ia menegaskan keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah perlu menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, kepastian pembiayaan penting agar mahasiswa penerima manfaat dapat menyelesaikan pendidikan sesuai target.
“Kami terus mengingatkan hal ini karena program tersebut merupakan janji Gubernur. Jadi, pembiayaannya mutlak harus ter-cover dengan aman di anggaran 2027,” tegasnya.
Sugiyarto berharap pemerintah provinsi dapat memastikan kebutuhan anggaran program tersebut dihitung berdasarkan jumlah penerima, durasi pembiayaan, serta kebutuhan pendidikan hingga mahasiswa menyelesaikan studinya.
Dengan perencanaan anggaran yang lebih matang, program beasiswa diharapkan tidak hanya berjalan pada tahap awal, tetapi dapat memberikan kepastian pembiayaan hingga mahasiswa penerima menyelesaikan pendidikan tinggi. *#TIM#* www.lintasberita1.com
