Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Ampera AY Mebas, menyoroti kelanjutan pembangunan ruas jalan provinsi Hayaping–Patung di Kabupaten Barito Timur yang hingga kini dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Sorotan tersebut disampaikan Ampera saat Rapat Paripurna DPRD Kalteng Ke-21, Senin (25/8/2025). Ia menyampaikan interupsi terkait perubahan signifikan alokasi anggaran untuk proyek jalan tersebut.
Menurut Ampera, dalam pembahasan APBD 2024 untuk tahun anggaran 2025, semula telah dialokasikan Rp30 miliar untuk ruas Bentot–Hayaping dan Rp30 miliar untuk Hayaping–Patung. Namun, nilai itu berubah menjadi Rp20 miliar untuk masing-masing ruas, sebelum akhirnya ditekan lagi pasca-lelang hingga hanya sekitar Rp5,9 miliar.
“Padahal ini jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Kenapa bisa dipangkas sedemikian rupa bahkan diadendum lagi?” tegas Ampera.
Ia menilai pemangkasan anggaran infrastruktur tersebut sangat kontras dengan adanya program lain yang justru terkesan boros dan tidak tepat sasaran.
Ampera mencontohkan, program penyediaan akses internet di desa-desa yang sebagian besar masih terkendala blank spot dan tidak stabilnya sinyal.
“Idealnya bagus, tiap desa punya akses internet. Tapi kenyataannya banyak blank spot, sinyal tidak stabil, sehingga manfaatnya minim,” ujarnya.
Selain itu, Ampera juga menyoroti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dinilai belum jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.
Mantan Bupati Barito Timur dua periode itu menegaskan, apabila pemerintah provinsi tidak serius memperhatikan pembangunan di wilayah Barito Timur, hal tersebut dapat mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap daerah tersebut.
“Kalau pemerintah tidak serius mengurus Barito Timur, ya sudah, coret saja sekalian dari peta Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ampera mengingatkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito merupakan penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) batubara bagi Kalteng dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun, jauh lebih besar dibanding DBH sawit yang hanya sekitar Rp25 miliar.
Namun, kata dia, kontribusi besar tersebut belum sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat setempat.
“Saya minta pemerintah provinsi jangan sampai menzalimi DAS Barito. Kami penyumbang besar DBH batubara, tapi jangan dibiarkan tertinggal dalam pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa rencana pembangunan ruas jalan Hayaping–Patung masih dalam tahap rancangan dan akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng.
“Harus dilihat dulu skala prioritasnya, dengan pertimbangan teknis dari PU dan masukan DPR serta masyarakat,” jelas Edy.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran saat ini masih bersifat sementara dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini masih rancangan, waktunya masih panjang. Nanti akan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tutup Edy. *#TIM#* www.lintasberita1.com
