PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah tahun 2026 yang lebih fokus, merata, dan menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan secara umum semata, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah pedalaman.
Ia memandang tahun 2026 sebagai fase strategis untuk memperkuat capaian pembangunan sebelumnya sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, serta kesenjangan antarwilayah dinilai masih perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Abdul menilai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 harus berbasis data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, program pembangunan diyakini akan lebih efektif dan tepat sasaran.
“RKPD 2026 harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan tidak melenceng dari prioritas yang mendesak,” ujarnya, Kamis (08/01/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan nyata akan mencegah pemborosan anggaran serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak positif. Hal ini penting agar pembangunan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Ia menegaskan sektor ekonomi, sosial, dan pelayanan publik harus berjalan seimbang karena saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi pembangunan daerah, pekerjaan umum, dan transmigrasi, Abdul kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur dinilai menjadi kunci dalam membuka keterisolasian wilayah.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya berperan besar dalam memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, serta mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Ia juga menekankan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Daerah terpencil dan pedalaman harus mendapatkan perhatian yang sama agar tidak tertinggal.
Di sektor ekonomi, Abdul mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak lingkungan.
“Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sangat penting untuk menjaga masa depan Kalimantan Tengah. Pembangunan jangka pendek tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang,” tegasnya.
Selain itu, penguatan sektor UMKM dinilai perlu terus didorong melalui program pembinaan terintegrasi, mulai dari peningkatan keterampilan hingga dukungan pemasaran, guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Ia menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam bidang pelayanan publik, Abdul menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil agar mendapatkan layanan dengan kualitas setara.
“Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian wilayah saja, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, adil, dan berkelanjutan pada 2026. *#TIM#* www.lintasberita1.com
