PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seruyan mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia dinilai penting dilakukan apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya persoalan dalam penyediaan makanan.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, meminta seluruh informasi terkait insiden tersebut terlebih dahulu diverifikasi secara menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru maupun penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi di tengah masyarakat.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebenaran informasinya terlebih dahulu. Sampai sekarang saya masih terus berupaya menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi, dan memang belum ada kepastian utuh,” kata Ansyari di Palangka Raya, Senin (3/8/2026).
Ia mengatakan, apabila dugaan keracunan tersebut nantinya terkonfirmasi, investigasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk mengetahui sumber penyebab serta memastikan apakah kejadian tersebut berkaitan langsung dengan makanan yang disediakan melalui program MBG.
Menurut Ansyari, pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah memiliki mekanisme penanganan terhadap persoalan yang berkaitan dengan dapur penyedia makanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan adalah menghentikan sementara operasional dapur yang bersangkutan untuk mendukung proses investigasi.
“Artinya, kita harus memvalidasi dulu agar tidak terjadi disinformasi. Namun, jika fakta di lapangan memang membuktikan adanya keracunan akibat MBG, kami mendukung penuh langkah BGN untuk mengevaluasi dapur penyedia yang bersangkutan,” tegasnya.
Ansyari menambahkan, investigasi harus dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah kejadian tersebut disebabkan kelalaian penyedia atau terdapat faktor lain yang turut memengaruhi.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional, menurut dia, tindakan tegas perlu diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.
“BGN tentu punya mekanisme sanksi. Hukuman bagi dapur yang terbukti lalai tidak hanya sekadar penangguhan, tetapi bisa berujung pada pencabutan izin operasional secara permanen,” ujarnya.
Ansyari menegaskan, aspek keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, setiap dugaan persoalan harus ditangani secara cepat, transparan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. *#TIM#* www.lintasberita1.com
