PALANGKA RAYA – www.lintasberita1.com – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih cukup stabil untuk memenuhi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tengah tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah di Indonesia, kemampuan Kalteng dalam memenuhi belanja pegawai disebut masih terjaga. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
Freddy mengatakan, berdasarkan penjelasan Gubernur Kalteng, kapasitas kas daerah untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk gaji ASN dan PPPK, sejauh ini masih dalam kondisi aman.
“Berdasarkan pernyataan Gubernur, Kalimantan Tengah masih mampu membayar gaji PPPK maupun ASN. Walaupun secara umum memang banyak daerah lain yang sedang mengalami tekanan fiskal, sehingga kesulitan memenuhi belanja pegawainya,” kata Freddy di Palangka Raya, Senin (3/8).
Meski demikian, Freddy mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah tetap sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah pusat. Transfer ke daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun sumber transfer lainnya, menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kapasitas keuangan daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memastikan penyaluran dana transfer ke daerah dapat direalisasikan sesuai ketentuan. Menurutnya, kepastian transfer tersebut penting bagi daerah dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan berbagai program prioritas.
“Daerah tidak meminta lebih, tetapi paling tidak hak-hak daerah dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tegasnya.
Freddy mengungkapkan, berdasarkan estimasi yang ada, DBH dari pemerintah pusat yang belum ditransfer ke kas Pemprov Kalteng masih berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.
Menurutnya, realisasi transfer tersebut akan turut memperkuat kapasitas fiskal Pemprov Kalteng dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk belanja wajib dan program prioritas pembangunan.
Di sisi lain, Freddy menyebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) saat ini masih berfokus pada sektor pendapatan daerah. Pembahasan mengenai rincian belanja pegawai belum menjadi fokus pada tahap tersebut.
Banggar DPRD Kalteng, kata dia, masih berupaya mengoptimalkan target pendapatan sebagai fondasi penyusunan APBD yang sehat dan realistis.
“Percuma target belanja disusun dengan sangat baik kalau kemampuan pendapatannya tidak mencukupi,” ujarnya.
Pada pembahasan lanjutan di Banggar, Freddy memastikan kemampuan riil keuangan daerah akan menjadi salah satu hal yang dicermati secara lebih rinci. Termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja pegawai secara berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus dihitung secara menyeluruh agar struktur APBD 2027 tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan belanja, tetapi juga tetap memiliki kapasitas fiskal yang sehat. *#TIM#* www.lintasberita1.com
