Palangka Raya – www.litasberita1.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025. Forum yang difokuskan pada penetapan daftar data lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya ini berlangsung di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, yang hadir mewakili Wali Kota Palangka Raya. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menyatukan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dalam sambutannya, Alman mengatakan bahwa pengelolaan data yang baik adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa data yang akurat, kebijakan pembangunan berisiko tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah bersama dalam merumuskan kebijakan satu data yang bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah, masyarakat, hingga pelaku pembangunan,” ujarnya.
Alman menambahkan, Pemko Palangka Raya telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar penguatan tata kelola data secara terstruktur di lingkungan pemerintah daerah.
Namun demikian, ia mengakui sejumlah tantangan masih dijumpai di lapangan. Di antaranya belum terintegrasinya berbagai aplikasi data, standar data yang berbeda-beda, serta metodologi tata kelola data yang belum seragam antar perangkat daerah.
“Layanan publik yang baik tak akan terwujud jika datanya masih tersebar dan tidak seragam,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, menyampaikan bahwa forum ini memiliki tujuan utama untuk menyusun daftar data prioritas yang akan mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah. Menurutnya, diperlukan sinergi kuat antara produsen data, wali data, dan pembina data agar informasi pembangunan tersaji lebih sistematis serta bebas dari duplikasi.
“Kita ingin memastikan data yang kita miliki tidak hanya lengkap dan mutakhir, tapi juga dapat dimanfaatkan lintas sektor untuk menyusun program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Fauzi. *#TIM#* www.lintasberita1.com
