Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (14/10/2025). Agenda rapat membahas penyampaian pemandangan umum fraksi pendukung terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangan umumnya, tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN, menyatakan menerima serta menyetujui Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain persetujuan, masing-masing fraksi juga menyertakan catatan, saran, serta sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendukung penyempurnaan penyusunan anggaran.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyatakan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pihak eksekutif.
“Berkenaan dengan pertanyaan maupun saran sebagaimana disampaikan ketujuh fraksi pendukung DPRD, diharapkan tanggapan dan penjelasan Pemerintah Provinsi Kalteng disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada seluruh daerah termasuk Kalteng. Namun, ia memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi hak masyarakat, terutama penerima manfaat program sosial.
“Masing-masing daerah berpengaruh, kita semua pasti kena imbasnya. Semoga ini menjadi pelajaran agar kami lebih profesional dan berhati-hati,” ucapnya.
Agustiar memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program prioritas masyarakat, termasuk Program Kartu Huma Betang yang mulai dijalankan pada 2026.
“Paling penting efisiensi tidak berdampak pada yang berhak menerimanya,” tegasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
