Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Juru Bicara Fraksi PDIP, Ampera A.Y. Mebas, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD telah melalui sejumlah tahapan mulai dari pembahasan bersama DPRD hingga rasionalisasi anggaran agar lebih efisien.
“Rancangan APBD ini telah melalui sejumlah tahapan pembahasan agar anggaran disusun secara efisien,” ujarnya.
Menurut Ampera, penyusunan RAPBD memperhatikan skala prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pemerintah pusat melalui tahapan KUA dan PPAS.
“Fraksi kami menilai Nota Keuangan dan RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta efektivitas dan efisiensi belanja,” tuturnya.
Namun demikian, Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan kritis, salah satunya terkait proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun. Mereka meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan angka tersebut.
“Kami ingin memastikan proyeksi pendapatan ini realistis dan mempertimbangkan potensi penurunan dari sektor pajak, retribusi, maupun transfer pusat,” tegas Ampera.
Fraksi juga menyoroti rencana belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun yang menyebabkan defisit Rp266 miliar dan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Pemerintah perlu menjelaskan apakah defisit ini bersifat sementara atau bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, PDIP menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kami mendorong agar anggaran untuk sektor-sektor produktif rakyat ditingkatkan, karena di sanalah fondasi ekonomi daerah sebenarnya berada,” jelasnya.
Fraksi PDIP juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.
“Sistem pengawasan yang kuat dapat mencegah kebocoran anggaran serta memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
“Pembahasan ke depan harus tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pengendalian bencana, serta peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan,” tandas Ampera. *#TIM#* www.lintasberita1.com
