Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Meningkatnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa pekan terakhir memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tidak lengah dan segera memperkuat sistem mitigasi bencana secara terpadu.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan bahwa curah hujan tinggi tidak lagi bisa dianggap sebagai fenomena musiman biasa, karena dapat berdampak besar terhadap keselamatan warga, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan distribusi bahan pokok, terutama di wilayah pedalaman dan bantaran sungai.
“Kondisi cuaca ekstrem ini jangan dianggap biasa. Kita harus siaga, karena potensi banjir dan longsor sangat tinggi. Pemerintah daerah wajib aktif menyiapkan langkah darurat sejak dini,” tegas Yetro, Selasa (8/7/2025).
Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah seperti Kapuas, Gunung Mas, dan Barito Utara telah mengalami banjir lokal dalam dua pekan terakhir. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan agar respons cepat dan perencanaan teknis menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Yetro juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk lebih proaktif dan tidak menunggu bencana terjadi. Ia mendorong penguatan koordinasi lintas instansi, terutama antara BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta aparat kecamatan dan kelurahan.
“Pemetaan daerah rawan bencana harus diperbarui. Alat berat dan logistik darurat wajib standby. Jangan sampai akses jalan utama ke desa-desa putus tanpa solusi cepat,” ujarnya.
Selain di pedesaan, Yetro juga menyoroti persoalan drainase buruk di kawasan perkotaan, termasuk di Palangka Raya, yang sering menyebabkan genangan air. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan pembersihan saluran air secara berkala.
“Curah hujan yang tinggi ditambah drainase yang tersumbat bisa memperparah situasi. Kami harap ada inspeksi rutin agar genangan bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tinggal di bantaran sungai atau daerah rawan longsor juga perlu digencarkan.
“Mitigasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Perangkat desa harus aktif mengingatkan warga agar waspada terhadap risiko,” sambungnya.
Lebih lanjut, Yetro menyoroti pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pembangunan daerah. Ia menilai maraknya alih fungsi lahan tanpa perencanaan lingkungan yang matang turut memperburuk daya serap tanah terhadap air hujan.
“Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan hanya memperbesar risiko bencana. Kita harus menjaga kawasan resapan air dan menata tata ruang dengan bijak,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab legislatif, Yetro memastikan DPRD Kalteng siap mendukung penguatan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, baik dalam bentuk dana cadangan maupun dana darurat yang fleksibel.
“Kami mendorong agar APBD mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. *#TIM#* www.lintasberita1.com
