Palangka Raya – www.lintasberita1.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menegaskan perlunya pendekatan serius dalam upaya pencegahan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan.
Pemerintah, investor, masyarakat, dan lembaga DPRD harus menjalankan peran masing-masing secara efektif untuk saling mengawasi.
Termasuk kemampuan mengelola dan mengingatkan semua pihak akan kewajiban dan tanggung jawabnya.
“Kami berharap investasi dapat terlaksana dengan baik dan tanpa hambatan, serta masyarakat sekitar dapat memberdayakan diri dan menggunakan hak-haknya,” kata Bambang Irawan, Jumat (20/09/2024).
Ia menekankan pentingnya menelusuri akar penyebab konflik antara masyarakat dan perusahaan. Salah satu permasalahannya adalah belum terealisasinya plasma, pemanfaatan lahan, dan faktor terkait lainnya.
Bambang menyarankan agar fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.
Ia menyatakan, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.
“Banyak perusahaan yang mengaku sudah berdiri sebelum ada aturan. Apa pun itu, mari kita jalankan sesuai aturan,” katanya.
Politikus PDIP itu menegaskan, baik pemerintah maupun DPRD harus benar-benar menjalankan kewajibannya.
Begitu pula perusahaan harus menjalankan kewajibannya agar tidak terjadi masalah, dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan investasi.
