Palangka Raya – lintasberita1.com – Wisman, anggota DPRD Kalteng, mendesak pemerintah daerah meningkatkan sistem pengawasannya untuk mendeteksi tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai, korupsi nonkriminal akan berdampak negatif bagi daerah dan dapat menghambat operasional pemerintah, khususnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan provinsi beserta pihak terkait lainnya harus menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi di daerah.
Ia mengatakan pada Minggu, 23 April 2023, seperti kejadian baru-baru ini, seorang kepala daerah di wilayah Kalimantan Tengah terlibat skandal korupsi. Dia menekankan pentingnya menggunakan ini sebagai kesempatan belajar untuk memperkuat pengawasan kejahatan semacam itu, untuk mencegah terulangnya kejadian ini.
Selain itu, pihaknya mendukung penuh instruksi Gubernur Kalteng yang mewajibkan dan mengingatkan seluruh pejabat daerah, khususnya jajaran Pemprov Kalteng, untuk tidak melakukan praktik korupsi yang dapat merugikan daerah dan diri sendiri.
Dia mengingatkan para pimpinan departemen daerah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mentaati aturan dan menghindari korupsi. Ia juga mengimbau agar mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menggunakan anggaran pemerintah untuk pembangunan secara jujur.
