Palangka Raya, lintasberita1.com – Adanya tawaran dari Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) RI terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) di blok Kohong Kelakon kepada Pemprov Kalteng dan PT Bukit Asam Tbk dinilai perlu dipertimbangkan.
Secara ekonomi tawaran itu tentu dapat menguntungkan daerah guna meningkatkan PAD melalui sektor pajak pertembangan, oleh karenanya Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, HM Sriosako mendorong Pemprov Kalteng supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan tawaran Kementerian ESDM RI tersebut.
“Ini merupakan kesempatan yang harus dipertimbangkan, saran kami jangan sampai disia-siakan. Karena, kami menilai akan berdampak positif terhadap daerah dari segi PAD. Terlebih bisa dikelola oleh BUMD,” katanya, Rabu, (20/7/2022).
Dijelaskannya, apa yang didapatkan daerah dari pengelolaan WIUPK tersebut tentu bila dikelola dengan optimal maka akan memberikan keuntungan. Dan diharapkan BUMD yang mengelolanya kedepan harus benar-benar maksimal, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan daerah.
Kenapa pihaknya menyarankan Pemprov Kalteng menerima tawaran tersebut, sebab kapan lagi pemprov bisa mengelola langsung usaha pertambangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi, kesempatan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan untuk diterima.
