Palangka Raya, lintasberita1.com – Noorkhalis Ridha, Anggota DPRD Palangka Raya tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) yang mewajibkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM menggunakan aplikasi MyPertamina.
Sekretaris Komisi A DPRD itu berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Karena menurut dia kebijakan itu menyulitkan masyarakat.
“Saya kurang setuju dengan pembelian BBM pertalite berbasis aplikasi. Justru hal tersebut malah semakin mempersulit warga apalagi bagi mereka yang tidak terlalu update dengan teknologi,” ucapnya, (4/7/2022).
MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak secara non-tunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.
Namun penggunaan MyPertamina sebagai metode pembayaran digital disorot karena memiliki konflik dengan larangan penggunaan telepon seluler pada saat melakukan pengisian BBM.
Pihak Pertamina menanggapi bahwa penggunaan ponsel di SPBU hanya sebatas panggilan telepon lewat jaringan seluler. Selain itu untuk alasan keselamatan, Pertamina juga akan mengatur penempatan posisi pelanggan saat akan membayar, yaitu jauh dari nozzle.
