Terkait Sengketa Lahan dengan PT Astra, Warga Pangkut Nilai DPR Tak Serius

KOBAR, lintasberita1.com – Warga Kelurahan Pangkut merasa geram atas penyelesaian sengketa lahan dengan PT Astra Agro Lestari, tbk (Astra Group) lantaran tak kunjung menemukan titik temu. Pasalnya, lahan seluas 5 kilometer persegi (2.500 hektar) yang diperuntukkan untuk perkebunan warga jangka panjang itu hingga kini masih digarap PT SINP-PBNA yang merupakan anak perusahaan PT Astra Group.

Tokoh masyarakat Pangkut yang dipercaya menangani persoalan ini, Ahmad Naini mengatakan jika pada bulan Januari lalu sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah. Namun kata dia, hingga kini tak ada kabar penyelesaiannya.

“Januari kita kirim surat ke DPRD, juga sudah ada pertemuan RDP yang difasilitasi Pak Camat. Namun sampai detik ini tidak ada kabar beritanya,” papar Naini kepada lintasberita1.com di kediamannya, Jumat (28/2) sore.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat hendaknya apa yang disampaikan warga pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dan apa yang dijanjikan harus benar-benar dilaksanakan. Bahkan ia menilai bahwa apa yang dikatakan anggota DPRD pada waktu itu dianggap tak serius.

“Katanya mau disampaikan ke Komisi A dan akan memanggil pihak Astra. Namun hingga kini tidak ada kabarnya. Seperti tak serius gitu,” tandasnya.

Waktu bersama-sama melihat lokasi patok tapal batas, sambung Naini, meski pihak perusahaan tidak ada yang hadir namun semua warga meminta sebelum ada kejelasan kedua belah pihak, semuanya harus menahan diri tidak menyentuh apalagi memanen wilayah tersebut.

“Tak ada komitmen sama sekali. Pihak Astra memanen terus,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pada 16 Januari lalu, ratusan warga Pangkut menyampaikan keluh kesahnya di hadapan empat anggota DPRD Kobar di Aula Kantor Kecamatan Arut Utara. Pertemuan itu diharapkan ada titik temu tentang sengketa lahan antara warga dan PT SINP-PBNA yang dinilai mencaplok lahan milik masyarakat. Namun pihak PT Astra waktu itu tidak hadir, sehingga hasil pertemuannya masih semu.

Selanjutnya semua peserta rapat datang ke lokasi dimana patok tapal batas yang merupakan kesepakatan pada tahun 1997 itu didirikan kembali di tempat yang lebih aman dan bisa dilihat semua orang tepatnya di sebelah jembatan besi Sungai Jampao.

Sementara itu, di antara anggota DPRD Kobar Komisi B yang hadir pada saat itu  dihubungi malalui pesan singkat (WA) pada Sabtu, (29/2) pagi, pesan tersebut dibuka namun belum dibalasnya. Www.lintasberita1 com, #Suhud Mas’ud#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *