Terkait Ancaman Mafia Tanah, Tokoh Pemuda Desa Melata Tidak Gentar

Lamandau, lintasberita1.com – Menyikapi mafia tanah yang ada di desanya, Turik tokoh pemuda Desa Melata Kecamatan Menthoby Raya Kabupaten Lamandau, Kalteng menyampaikan prinsip Suku Dayak yakni “Agi Idup Agi Ngelaban” Selama masih ada nyawa di badan maka akan melawan dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Pepatah Dayak ini menjadi kekuatan dan semangat Turik dalam menghadapi permasalahan melawan sindikat mafia tanah yang pada saat ini menjadi ancaman serius di desanya.

Ia mengatakan, surat keterangan tanah yang dibuat atas nama Bodoy dia amankan dan telah diserah terimakan kepada pihak Kecamatan Menthobi Raya. Hal itu ia lakukan agar surat keterangan tanah (SKT) yang dianggap cacat hukum dan berpotensi menghilangkan hak masyarakat tersebut dapat dievaluasi dan dibekukan.

“Semua dokumen tanah sudah saya serahkan kepada pihak Kecamatan. Agar tidak disalah gunakan,” ucap Turik kepada lintasberita1.com, Kamis (15/5).

Sebelumnya, Bodoy salah satu oknum warga Desa Melata meminta agar saudara Turik menyerahkan SKT tersebut namun dirinya menolak dikarenakan akan dijadikan dasar untuk menjual tanah yang merupakan potensi di desanya. Tanah tersebut secara keseluruhan adalah hak milik masyarakat Desa Melata.

“Bila ada keinginan untuk memanfaatkanya haruslah ada musyawarah sebagaimana moto Kabupaten Lamandau yaitu Bahaum Bakuba (musyawarah mufakat),” tandasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan hasil rapat masyarakat Desa Melata jelas menolak klaim SKT saudara Bodoy. Sebab, lanjut dia, ditemukan fakta riwayat tentang asal usul tanah eks ladang orang tua Bodoy adalah di Sei Tiba bukan di kawasan bukit Haloban sesuai yang dimaksud Bodoy. Sehingga, pada saat ini pihak-pihak yang awalnya sebagai saksi perbatasan tanah itu telah menarik diri dan menolak apabila SKT tersebut diklaim pasa areal yang bukan tempatnya, apalagi tujuannya agar mendapat ganti rugi dari perusahaan.

Sementara itu Tokoh Dewan Adat Dayak, Wendi Soewarno, S.Pd dalam persoalan ini turut mendampingi Saudara Turik pada saat mediasi di Kantor Kecamatan. Ia mengungkapkan bahwa Saudara Bodoy tidak koperatif, mediasi yang difasilitasi oleh Camat Menthoby Raya, Bodoy tidak hadir. Padahal, kata dia, apabila dia inginkan SKT itu ini adalah kesempatan ia mengambilnya sepanjang bisa memenuhi dokumen dan saksi-saksinya.

“Syaratnya harus bisa menujukan siapa saksi perbatasan tanah itu dan bukti penguasaan fisik tanah eks ladang itu. Apakah masih ada atau tidak, jangan hanya mengarang dan klaim saja,” tegas Wendy usai pertemuan.

Wendy juga meminta agar pihak Kecamatan segera mengambil langkah dengan melakukan evaluasi ke lapangan sehingga persoalan ini segera menemui titik terang. “Apakah benar kedudukan SKT itu ada tanahnya. Bilamana dalam penerbitannya ditemukan ketidak sesuaian tetang standart administrasi, itu artinya SKT itu cacat hukum dan harus segera dibekukan,” papar dia.

Wendy mengungkapkan keresahan masyarakat berawal maraknya klaim tanah. Menurutnya, permainan sindikat mafia tanah ini harus segera dihentikan. Bahkan ia mengaku sangat keberatan terhadap penanganan laporan dari pihak Bodoy kepada pihak Kepolisian yang menyebutkan SKT digelapkan. Apalagi yang melaporkan bukan Bodoy melainkan Saudara Rojikin yang diketahui belum memiliki sertifikat resmi sebagai pengacara.

“Saya berharap semua pihak khususnya Instansi terkait tidak memberi ruang kepada para kelompok yang berpotensi membuat gaduh. Analisa di lapangan haruslah dilakukan sebagai rujukan untuk mengungkap sebuah perkara dan jangan biarkan para sindikat ini beraksi dengan dalih sebagai pemilik tanah,” pungkasnya. www.lintasberita1.com *#SM-LB1#*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *