PALANGKA RAYA, lintasberita1.com – Di Sekretariat Bawaslu Kalteng Jln G.Obos Palangka Raya telah di laksanakan sidang DKPP lanjutan yang ke-dua setelah sidang di KPU Provinsi Kalteng beberapa waktu sebelumnya. Pihak Bawaslu Kalteng melaksanakan sidang DKPP lanjutan terkait keberatan pengadu Denny Sumarna yang mengadukan pihak Ketua KPU Barut H Malik Mulyawan dan KPUD Barut, PPK Kecamatan Teweh Tengah serta KPPS TPS 23 Melayu terkait pesoalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 23, Selasa(16/07/2019) sekitar pukul 09.10 WIB.

Sidang DKPP di pimpin oleh Ketua Majelis Anggota DKPP-RI Bapak DR Alfitra Salam, di dampingi tiga orang anggota majelis, Zaenab Hartati, Siun Jarias, Sitti Wahidah.

Objek aduan Pengadu sdr Denny Sumarna yang mengadukan para Teradu Ketua KPUD Barut, para Komisioner KPUD Barut, dan PPK, serta KPPS TPS 23 Melayu adalah sangat keberatan atas dilaksanakannya PSU di TPS 23 Melayu yang mengakibatkan hilangnya suara miliknya atau berubahnya angka perolehan Calon Legislatif Barito Utara 2019 Denny Sumarna di formulir C1 TPS 23.

Denny Sumarna sangat menyayangkan kelalaian pihak-pihak penyelenggaraan pemilu, dan panitia pemungutan suara, serta Panwascam yang melaksanakan PSU yang sangat merugikan perolehan Pengadu Denny Sumarna di TPS 24 tersebut dan jumlah akumulasi total perolehan suaranya.

Oleh sebab itu, Denny Sumarna bersama Kuasa hukum dan pendampingnya menilai pihak-pihak tersebut telah melanggar kode etik dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan mengadukan para teradu ke DKPP Kalteng.

Saat lintasberita1.com wawancarai Pengadu Denny Sumarna setelah selesai sidang DKPP, menjelaskan bahwa ia mendapat informasi pemberitahuan dari pihak PPK Teweh Tengah serta Panwascam hanya 3 orang saja pemilih ketika rapat pleno PPK Teweh tengah, tetapi ternyata setelah di cek kembali ternyata ada 24 orang pemilih yang mencoblos di TPS tersebut sehingga jumlah perolehan suara salah seorang Caleg naik’ melebihi suara Denny Sumarna yang mengakibatkan dirinya kalah setelah PSU dan tidak terpilih menjadi Anggota Legislatif Barito Utara periode 2019-2023 yang di ungkapkannya di hadapan Majelis DKPP dan menyerahkan penuh keputusan yang akan di ambil oleh Majelis DKPP, dengan putusan yang berkeadilan ujarnya td.

Sedangkan pihak Teradu yaitu Ketua KPUD Barut H Malik Mulyawan yang lintasberita1.com wawancarai bersama para pihak-pihak penyelenggara Pemilu Barito Utara yang hadir di sidang DKPP yang di adukan pengadu kepada DKPP, menjelaskan bahwa pihaknya juga mempercayakan serta menyerahkan semua putusan kepada Majelis DKPP agar di beri keputusan yang berkualitas dan memuaskan semua pihak yang bersengketa.

H Malik Mulyawan juga menjelaskan dan bersyukur bahwa pihak-pihak terkait yang di adukan pada sidang DKPP hari ini semuanya bisa hadir dalam memberikan keterangan dan kesaksian terkait hal tersebut. Pungkas H Malik Mulyawan.

Ketua Majelis DKPP DR Alfitra Salam, menyampaikan saat akan menutup sidang DKPP, menginformaskan bahwa putusan akan di umumkan 10 hari setelah hari ini melalui putusan DKPP-RI yang bila tidak ada perubahan dan jadwal akan di umumkan pada akhir bulan Juli 2019 dan di sampaikan kepada masing-masing pihak terkait. Www.lintasberita1.com,#VANZ#