KOBAR, lintasberita1.com – Karena merasa hidup seperti dijajah, ratusan warga Pangkut akhirnya berkumpul di Aula Kecamatan Arut Utara (Arutara) Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah, guna menyampaikan tuntutannya kepada PT Astra Agro Lestari, tbk, Kamis (16/1/2020).

Dua tuntutan itu disampaikan oleh koordinator aksi, Ahmad Naini dihadapan lima anggota DPRD Kobar dan unsur Muspika. Kedua tuntutan tersebut yakni, masyarakat Pangkut menuntut akan menarik kembali lahan seluas 5 kilometer persegi atau setara dengan 2.500 hektar yang merupakan lahan perkebunan masyarakat jangka panjang.

Tuntutan kedua, HGU yang overlap dari ijin yang dimiliki PT Astra seluas 4000 hektar berkembang menjadi 8000 hektar sisanya harus dikembalikan kepada masyarakat.

“Patok tapal batas pada tahun 1997 sudah kami temukan. Kali ini warga Pangkut tidak mau dibodohi oleh perusahaan lagi,” jelas Naini.

Lebih lanjut Naini memaparkan jika pihak perusahaan selama ini sudah memperlakukan warga Kelurahan Pangkut yang merupakan penduduk pribumi dengan semena-mena. Bahkan, imbuhnya, saat ini warga Pangkut merasa jiwanya terancam serta terjajah oleh bangsanya sendiri.

“Sekarang ada persoalan sedikit dengan warga langsung ditangkap oleh pihak keamanan pabrik. Padahal pihak keamanan tersebut sebenarnya milik rakyat bukan milik perusahaan,” tuturnya.

Selain itu, Naini juga menilai jika tindakan aparat yang disewa oleh perusahaan sangatlah berlebihan. Hal itu bisa dilihat, kata dia, setiap ada persoalan yang menyangkut masyarakat kecil pihak perusahaan bersama pihak berwajib langsung menangkapnya.

“Perusahaan tidak pernah menyelesaikan persoalan melalui pihak kelurahan atau kecamatan yang dalam hal ini sebagai pimpinan wilayah. Mereka (perusahaan) memilih jalan pintas meskipun menyakiti warga asli daerah,” terangnya.

Ia menegaskan, meskipun perusahaan menggunakan semua kekuatannya, namun masyarakat pangkut akan mempertahankan lahan yang
merupakan peninggalan nenek moyangnya, meski taruhannya adalah nyawa.

“Meskipun perusahaan menggunakan alat negara, tetap akan kami lawan. Kami akan mempertahankan hak-hak kami,” tegas Naini.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi B, Alman mengatakan dalam hal ini DPR akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Alman juga meminta agar masyarakat bisa menahan diri dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri.

“Sebagai wakil rakyat kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya kepada awak media usai meninjau batas wilayah dengan patok tapal batas yang merupakan peninggalan para tokoh Pangkut pada tahun 1997 silam. www,lintasberita1.com, #Suhud Mas’ud#