Pelaku Usaha Mulai Gerah, Walikota Diminta Segera Revisi Surat Edaran Tanggap Darurat Covid-19

PALANGKA RAYA, lintasberita1.com – Sejak awal Maret, hingga pertengahan Juli 2020, usaha yang terkait hiburan, seni dan budaya (acara/resepsi perkawinan, acara hajatan, cafe dan restoran yang menyelenggarakan live musik, tempat karaoke dan THM), relatif vakum, akibat merebaknya wabah covid-19. Parahnya, hingga saat ini belum ada kejelasan, kapan pandemi ini akan berakhir.

Kondisi teraebut tentu berdampak kepada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. Selain mengurangi pendapatan masyarakat, pandemi ini juga mengurangi pendapatan pemerintah (Pendapatan Daerah) dalam bentuk pajak, retribusi dan lain sebagainya. Keadaan ini juga akan mengurangi ketersediaan lapangan kerja, menurunkan pertumbuhan ekonomi, menaikan angka kemiskinan (dan juga dapat menaikan angka kriminalitas). Lebih berbahaya lagi apabila masalah ini tidak mendapat jalan keluar/ solusi yg baik), dapat menimbulkan bencana kelaparan.

Melihat situasi tersebut, pelaku usaha yang terkait hiburan, seni dan budaya (acara/resepsi perkawinan, acara hajatan, cafe dan restoran yang menyelenggarakan live musik, tempat karaoke dan THM), melakukan Urun Rembuk yang difasilitasi Dewan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Prov. Kalteng, Rabu (22/07/2020) sore.

Sekretaris Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah M. Syafrudin Pasaribu mengatakan, yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan ini adalah:

  1. Penarikan Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020. Dengan Surat Telegram Kapolri, No. STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020.
  2. Peraturan Gubernur Nomor, 300/8/ GT-CPVID19. Tanggal 06 Juli 2020.
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020. Tanggal, 20 Juli 2020.

“Pertemuan hari ini bertujuan mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk secepatnya merevisi Surat Edaran Walikota Palangka Raya yang terdahulu (No. 368/124/BPBD/COVID-19/2020. Dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan terbaru dari Gubernur, Kapolri, dan Presiden RI, serta menyesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” ucap Syafrudin.

Adapun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bapak Walikota Palangka Raya, Syafrudin menuturkan diantaranya untuk:

  1. Mengizinkan penyelenggaraan resepsi perkawinan, hajatan, pesta ulang tahun, dlsb (dengan acara hiburan, berupa tarian daerah/adat, live musik, dll…). Dengan melonggarkan aturan2 yang ada, namun tetap menjalankan prosedur/protokol pencegahan penyebaran vovid-19.
  2. Memperpanjang waktu buka/operasional restoran, cafe, dan tempat hiburan lain (terutama waktu berhenti operasional, yg tadinya jam 19.00 WIB, menjadi setidaknya jam 23.00 WIB).
  3. Membolehkan live musik, bagi tempat2 hiburan yg menyediakan live musik, dengan pembatasan-pembatasan tertentu (menyesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19)
  4. Meninjau dan meng-evaluasi pembukaan THM lain, seperti tempat karaoke, dll.

“Kami berharap kepada Bapak Walikota Palangka Raya untuk dapat merealisaikan rekomendasi dan juga harapan dari pelaku usaha ini, sehingga ketimpangan ekonomi dapat berkurang, dan PAD pun dapat mwningkat,” harapnya. Www.lintasberita1.com, #PERDI#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *