KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI BANK INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19”

PALANGKA RAYA, lintasberita1.com – Dalam bentuk nyata  mendukung upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia berkomitmen dalam menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan sehingga kegiatan ekonomi dan keuangan nasional agar  terus terselenggara dengan sangat baik.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia saat ini khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia memandang perlu adanya melalukan upaya meningkatkan akseptasi transaksi non tunai, yang salah satunya ditempuh melalui penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menetapkan penyesuaian atas MDR QRIS menjadi 0% untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI) yang berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 30 September 2020. Dengan pemberlakuan tersebut, pedagang dengan kategori usaha mikro tidak dikenakan biaya transaksi pemrosesan QRIS oleh PJSP. Adapun yang dimaksud merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI), sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2008, ialah merchant yang memiliki kekayaan bersih s.d 50 juta atau penjualan per tahun s.d 300 juta. Penyesuaian ini juga mendapat dukungan dari ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia).

Dalam Press releasenya kepada Awak media 20/4/2020, Pihak BI menyampaikan bahwa, Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan akseptasi transaksi non tunai. Dengan bertransaksi non tunai, risiko penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi sejalan dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing.

Selain itu, penyesuaian MDR QRIS untuk kategori Usaha Mikro (UMI) diharapkan dapat membantu merchant kategori Usaha Mikro (UMI) dalam menjalankan usahanya.

Untuk memperluas penggunaan transaksi pembayaran non tunai dalam memitigasi dampak COVID-19, Bank Indonesia juga menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Biaya kliring dari perbankan ke BI yang semula Rp 600 menjadi Rp 1, sementara biaya kliring nasabah ke perbankan yang semula maksimum Rp 3.500 menjadi Rp 2.900.

SKNBI merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Adapun penurunan biaya SKNBI ini berlaku efektif pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.

Selain itu, kebijakan sistem pembayaran non tunai lain yang diperkuat adalah BI melonggarkan kebijakan kartu kredit. Kebijakan tersebut diantaranya penurunan batas maksimum suku bunga yang sebelumnya 2,25% menjadi 2% per bulan, efektif 1 Mei 2020. BI juga melakukan penurunan sementara nilai pembayaran minimum kartu kredit, sebelumnya 10% menjadi 5%, dan penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran, sebelumnya 3% atau maksimal Rp 150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp 100.000, efektif berlaku mulai 1 Mei 2020 sampai 31 Desember
www.lintasberita1.com  *#HUMAS BI/PLK/ TIM#*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *