Hancurnya Ekosistem Alam Borneo dengan Dalih Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Oleh: Tim lintasberita1.com

Maraknya kerjasama pertambangan di suatu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan tampaknya harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah tingkat (Dati) I, II maupun Pusat. Dengan modal Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) mereka para pelaku bisnis menggiurkan ini sudah berani terang-terangan menggunakan alat berat dengan skala besar membombardir puluhan bahkan ratusan hektar lahan milik masyarakat dan tanah milik desa.

Tanpa ampun, alat-alat berat mereka itu menggusur perbukitan dan hutan sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan bagi hajat orang banyak. Ironisnya, tambang emas ini kuat dugaan dikelilingi oleh para oknum aparat dan oknum pejabat Pemda setempat.

Undang-undang Minerba KemenESDM nomor 26 tahun 2018 yang menjadi jembatan mereka dalam mengantongi ijin, seakan tak lagi menjadi rujukan. Aturan dan kapasitas dalam mengimplementasikan IPR (skala kecil) tersebut hanya menjadi bualan dan cerita di atas kertas belaka. Hal itu kami temukan di wilayah Tamiyang Desa Penyombaan Arut Utara dengan menggunakan alat-alat berat (exavator dan dozer). Dan bertentangan dengan PP No 23 Tahun 2010 tentang  pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba dan batubara.

Maka tak menutup kemungkinan, musibah tanah longsor, banjir bandang dan kekeringan suatu saat pasti akan datang di bumi Borneo khususnya di Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah ini . Dan lagi-lagi rakyat kecil yang akan menanggung akibatnya dan menjadi korbannya.

Lalu bagaimana mereka yang mengatasnamakan rakyat mampu mengerjakan sebesar itu ? Bukankah IPR hanya diperuntukkan bagi masyarakat setempat dalam memiliki legalitas untuk pertambangan.

Pertanyaan itu kerap kali kita dengar. Mereka memang tidak mempunyai modal sebesar itu, IPR yang mereka dapatkan pun hanya sebagai kedok dengan dalih kerjasama namun sejatinya bertujuan memberikan ruang kepada para pengusaha dari negara tirai bambu agar bisa mengambil Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Propinsi ini. Maka jangan heran, kelak anak cucu kita akan gigit jari setelah semuanya (Emas dan SDA lainnya) ludes dan dibawa kabur ke negeri orang lain untuk pembangunan disana.

Datangnya Warga Negara Asing (WNA) yang disinyalir tanpa hambatan, mendorong keinginan mereka secepat kilat ikut membabat apa yang ada di negeri kita ini. Sehingga, Mata Elang mereka (melalui para oknum pejabat daerah) sedikitpun tidak mau lepas dari lokasi-lokasi yang bisa mendatangkan banyak keuntungan ini.

Dengan bermodalkan finansial yang berkoper-koper, mereka seakan mampu untuk membeli segalanya. Alhasil dengan sistem gerakan tanpa bayangan, dengan menggunakan tangan-tangan para oknum pribumi, secepat kilat bongkahan-bongkahan emas itu hilang tanpa ada kabar beritanya lagi dan berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit yang berada di luar negeri.

Lalu?, sampai kapankah negeri ini akan membuka kran bagi pekerja asing yang disinyalir ilegal tersebut?. Entahlah, namun dalam investigasi kali ini, banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sudah nampak tersetruktur dengan baik.

Pada lawatan Investigasi Tim lintasberita1.com beberapa waktu lalu di Bukit Sepio Desa Sambi, ditemukan pohon-pohon besar di hutan tumbang dan ber-ubah menjadi jalan dan jurang tambang. Lubang-lubang menganga lebar tak bertuan pada saat itu. Hanya alat berat yang rela kepanasan dan kehujanan karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Meski alas kaki, tempat tidur dan peralatan masak masih ada. Namun tak satupun penghuni menampakkan batang hidungnya. Tersirat kabar mereka lari tunggang langgang saat tim gabungan yang terdiri dari institusi keamanan, penegak hukum serta pemda setempat sidak di lokasi tersebut. Karena indikasinya kabar itu sudah bocor sebelumnya.

Dalam benak kami, investigasi kala itu sudah tercium para makelar pertambangan emas. Sepi, bahkan para pejabat pada tingkat kabupaten dan provinsi diam membisu seakan tak berdaya mengucapkan apa yang menjadi rahasia dibalik ini semua. Mengapa hal ini bisa terjadi ? Entahlah.

Dalam Undang-undang kewarganegaraan memang sudah diatur, setiap orang berhak bekerja dan membuka peluang usaha, kendati demikian bukan berarti negara ini boleh lengah atas ancaman serius yang bisa datang sewaktu-waktu dan itu bisa membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehadiran para WNA yang tidak diketahui secara pasti, seakan menambah ketakutan masyarakat atas isu yang berkembang beberapa waktu lalu yakni Indonsia diserbu pekerja China. Dan ternyata itu bukan hanya isapan jempol belaka.

Negara Indonesia yang terkenal dengan pertahanannya yang kuat selama ini, ternyata bisa jebol dengan terkuaknya persoalan WNA ini. Lalu? Apakah semua ini akan dibiarkan begitu saja?

Pesan Tim lintasberita1.com semua itu harus dimulai dari diri sendiri agar tidak mudah tergiur dengan tawaran yang bisa merusak ekosistem alam ini. Kita semua harus ingat bahwa kelak masih ada kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan anak cucu kita. Meraka juga butuh air, butuh makan dan butuh segalanya persis seperti apa yang kita butuhkan saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *