Diduga PT. X Di Katingan Tebang Kayu Di Luar Blok RKT

PALANGKA RAYA, lintasberita1.com – Provinsi Kalimamtan Tengah (Kalteng) adalah salah satu sektor yang menjadi primadona pengusaha terkait dengan Kayu. Bahkan beberapa dekade lalu, terjadi eksploitasi hasil hutan kayu di wilayah Provinsi Kalteng.

Dengan potensi kayu yang sangat besar di Provinsi Kalteng, tidak salah berbagai investor mengicar potensi tersebut, hingga menempuh berbagai cara untuk dapat menikmati emas hijau Kalteng.

Namun sangat disayangkan dengan apa yang telah dilakukan oleh PT. X yang berada di Kabupaten Katingan, “diduga” perusahaan tersebut telah melakukan penebangan kayu diluar Blok Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Hal tersebut disampaikan Eman Supriadi seorang aktivis lingkungan dalam press rilisnya, bahwa apa yang dilakukan PT. X tersebut telah melanggar undang-undang, Jumat (19/06/2020) siang.

“Mereka memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), tidak seharusnya mereka menebang pohon diluar Blok RKT, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku” tegas Eman.

Eman menuturkan, sebelumnya ia mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa PT. X telah melakukan penebangan diluar Blok RKT, merambah ke lahan milik Masyarakat. Kemudian ia melakukan penelusuran pada tanggal 4-7 Juni 2020, dan ternyata hal tersebut benar terjadi di Dua Desa, yaitu Desa A dan Desa B.

Menurut pengakuan pemilik lahan di Desa A yang dirambah, ia sudah pernah menegur karyawan yang diduga dari PT. X yang sedang melakukan penebangan, tetapi tidak di gubris.

Menyikapai hal tersebut Eman berkesimpulan, diduga kuat ada keterlibatan pemerintah Desa A Kabupaten Katingan dalam mempermulus aksi PT. X. Sehingga apa yang telah dilakukan PT. X tidak sampai diketahui oleh pihak luar.

Dugaan teraebut diperkuat dengan adanya bantuan (Corporate Social Responsibility) CSR, senilai Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2018.

Ketua BPBD berinisial N, menceritakan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 terjadi pertemuan antara masyarakat Desa A sebanyak 23 orang, dengan pihak PT. X, untuk menyepakati program CSR.

“Kemudian untuk memuluskan hal tersebut di atas, diadakanlah Musyawarah Usulan Desa (diduga atas kesepakatan aparatur desa dan pihak PT. X), pada tanggal 2 Juni 2018, yang dihadiri oleh 43 orang warga Desa A,” kata Eman.

Lebih lanjut eman menyampaikan, investigasi berlanjut ke Desa B dan masih di Kecamatan yang sama dengan desa A, pada Jumat 5 Juni 2020. Ternyata PT. X juga melakukan penebangan di lahan masyarakat Desa B. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan yang ada, karena PT. X menebang diluar izin.

“Saat kami berada di Desa B, kami mendapatkan visual yang diduga kuat PT. X sedang melakukan penebangan di lahan milik masyarakat Desa B,” ungkap Eman.

Salah seorang warga pemilik lahan di Desa B, Nedi / Bapak Nando mengatakan pernah melakukan penelusuran ke lokasi dan memastikan bahwa kru PT. X memang sedang bekerja di lahan miliknya. Ternyata benar ada, PT. X melakukan penebangan dengan alat modern.

Kemudian untuk memastikan dugaan tersebut, Eman beserta Tim menemui aparat Desa A, pada hari Minggu (12/06/2020), dan mrndapatkan Surat Pernyataan dari aparat Desa A, bahwa PT. X memang sudah melakukan prnebangan di wilayah administrasi Desa A.

Demi keberimbangan informasi, Eman mengaku telah berupaya menemui para pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kasi PMDH PT. X mengatakan kepada Eman, mungkin ada kekeliruan PT. X, sehingga bisa keluar dari RKT dan masuk ke wilayah desa A dan B.

Eman menjelaskan, kasi PMDH tidak bisa memberikan jawaban pasti terkait dugaan di atas, ia hanya bisa menduga telah terjadi kekeliruan. “Kami terpaksa pulang dengan ketidak puasan, karena diarahkan untuk bertemu dengan salah satu unsur pimpinan,” pungkasnya.

Eman kemudian bersurat kepada pimpinan PT. X tanggal 13 Juni 2020, dengan prihal pemberitahuan dugaan pelanggaran berupa penebangan di luar RKT di Desa A dan Desa B.

“Jawaban surat tersebut kemudian disampaikan oleh salah satu staf Humas PT. X lewat pesan Whatshapps pada Hari Kamis sore (18/06/2020). Isi surat tersebut menyatakan bahwa mereka masih menunggu keputusan atau jawaban dari pimpinan kantor cabang Palangka Raya,” kata Eman.

Eman kembali menyampaikan, secara pribadi maupun kelembagaan menyimpulkan, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. X, melanggar Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

“Kesalahan menebang di luar Blok RKT dapat dikenakan sanksi pidana perusakan hutan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar. Penerapan Hukuman Pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. Sanksi ini juga akan berkaitan dengan keharusan membayar PSDH dan DR sebesar 15 kali lipat. Saya tegaskan, apabila tidak ada jawaban dari PT. X, Kami akan berkolaborasi dengan WWF Indonesia, WWF England, New York Times, Green Peach Norwegia, KPK, Kepolisian, dan beberapa LSM lokal maupun Nasional untuk mengungkap hal ini. Hal ini akan saya bahas lagi dalam press rilis selanjutnya, dan dalam kesempatan itu akan saya buka semua informasi termasuk nama perusahaan dan Desa-Desa yang disebutkan dalam inisial Desa A dan Desa B,” tutup eman.

Demi keberimbangan sebuah berita, Lintasberita1.com akan berupaya menghubungi pihak PT. X, terkait penebangan pohon di luar Blok RKT. Www.lintasberita1.com, #PERDI#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *