Demo BEM UPR Tolak RUU Sapu Jagad

PALANGKA RAYA, lintasberita1.com – RUU Omnibus Law atau yang dikenal juga dengan nama UU Sapu Jagad, kini menuai penolakan keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Unversitas Palangka Raya (BEM UPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penolakan tersebut ditandai dengan aksi demo yang dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (12/03/2019) sekitar pukul 14.30 WIB.

Sebelumnya, dengan alasan telah menemukan jawaban dari keluh kesah para pelaku usaha yang selama ini tidak bebas dalam berekspansi, Pemerintah kemudian mengajukan dua RUU omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan kepada DPR. Rencananya, UU omnibus law akan merevisi 1244 pasal dari 79 UU.

Kemudian diketahui, omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun, 11 klaster tersebut adalah 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yakni 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas.

Puncak demo tersebut didapati kesepakatan bersama juru bicara DPRD Provinsi Kalteng, Freddy Ering Ketua Komosi I, bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan Mahasiswa kepada Ketua DPRD. Karena, tutur Freddy, semua keputusan berada di tangan Ketua DPRD, untuk memenuhi tuntutan yang dilayangkan Mahasiswa.

“Kita akan tindak lanjuti dengan menyampaikan kepada Ketua DPRD terkait beberapa tuntutan ini,” kata Freddy.
Adapun beberapa aspirasi yang disepakati untuk diteruskan, yaitu:

  1. Menolak RUU omnibus law cipta lapangan kerja;
  2. Mendesak DPRD Provinsi Kalteng untuk menolak RUU omnibus law cipta lapangan kerja;
  3. Mendesak DPRD Provinsi Kalteng untuk berkomitmen menolak RUU omnibus law cipta lapangan kerja;
  4. Mendesak DPRD Provinsi Kalteng memberikan berita acara hasil rapat besar beserta video;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalteng bersedia meneruskan aspirasi keluarga besar BEM UPR kepada Ketua DPRD, khususnya DPR RI. Www.lintasberita1.com, #PERDI#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *