Akibat Corona Informasi Publik Merana, Penyerahan LHP Ke BPK Kalteng “Tertutup”

PALANGKA RAYA, Lintasberita1.com – Menjadi hal menarik ketika Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan “secara terutup” Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, Penyerahan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 (WKP, SEKDA, BPKAD, INSPEKTUR), Selasa (17/03/2020) Sore.

Berdasarkan rilis yang diberikan pihak BPK Kalteng, Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 11 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pernerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyampaikan LKPD Unaudited kepada BPK Perwakilan Provinsi Katimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dengan jumlah entitas terbatas dalam agenda LKPD.

Pada kesempatan yang sama, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga sekaligus menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Perwakilan menyampaikan atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Para Kepala Daerah yang telah menyampaikan LKPD TA 2019 lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret dan senantiasa berperan aktif meningkatkan kerjasama dengan BPK Penwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

TA 2019 sebanyak 154 partai politik se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai bantuan sebesar Rp10,94 M dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp11,08 M. Adapun hasil pemeriksaan/kesimpulan atas LPJ Banparpol adalah sbb:
a. Sesuai kriteria, sebanyak 119 partai politik (77,27%);
b. Sesuai kriteria dengan pengecualian, sebanyak 30 partai politik (19,48%)
c. Tidak sesuai, sebanyak 5 partai politik (3,25%);
d. Tidak menyatakan kesimpulan, sebanyak O partai politik (0,00%

Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana banparpol dengan cukup baik dan tertib, walaupun masih ditemukan adanya ketidakpatuhan yang material namun dampaknya tidak Iuas. Temuan ketidakpatuhan tersebut adalah bukti LPJ Banparpol tidak lengkap dan tidak sah dan penggunaan dana banparpol yang tidak sesuai prioritas (pendidikan politik dan operasional sekretariat).

BPK mengharapkan pada tahun-tahun mendatang pertanggung jawaban Banparpol semakin baik, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dituntut peran dari Badan Kesbangpol untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada partai politik di wilayah masing-masing.
Adapun sebab tertutupnya kegiatan tersebut adalah didasari instruksi dari pusat untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kini tengah mengancam warga Indonesia.
Hal tersbut diperkuat dengan ungkapan Sekda Profinsi Kalteng Fahrizal Fitri saat membacakan pidato pada upacara gabungan yang di laksanakan dihalaman kantor gubernur Kalimantan tengah (17/03/2020) pukul 15:00 WIB, bahwa seluruh kantor BPKI tutup dan diberlakukan system WFH ( Work From Home ) selama 14 hari kedepan demi meminimalisir peny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *